Gelombang Demokratisasi Keempat

4 Feb 2011


Oleh Hernawan Bagaskoro Abid*

Kawasan Arab Maghribi bergolak. Pemicunya tentu saja adalah keberhasilan masyarakat sipil Tunisia untuk menumbangkan rezim otoriter Zine El-Abidine Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun di negara yang pernah dijajah Prancis tersebut. Layaknya susunan kartu domino yang telah dijatuhkan ujungnya, deretan kartu domino yang lain bersiap untuk terkena efek dari jatuhnya kartu yang paling ujung tersebut. Mesir, Aljazair, Yaman, Libya, Maroko hingga Yordania terkena imbasnya dalam hitungan hari. Aksi bakar diri Mohammed Bouazizi yang berhasil membangkitkan solidaritas rakyat segera menjadi tren perlawanan terhadap rezim di negara-negara lain di sekitar Tunisia.

Saat ini, Mesir sedang mengalami gejolak politik dalam negeri terbesar dalam kurun waktu dekade terakhir. Masyarakat Mesir yang selama ini ditekan oleh rezim Husni Mubarok selama 30 tahun menuntut perubahan total terhadap sistem politik dan kepemimpinan di Mesir, tujuan utamanya tentu saja: Melengserkan Mubarok! Pun begitu dengan Yaman. Kelompok oposisi Common Forum menghendaki berakhirnya kekuasaan Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah memimpin Yaman selama 33 tahun, satu tahun lebih banyak dari rezim Orde Baru di Indonesia.

Gelombang demokratisasi, begitulah istilah yang digunakan oleh Samuel Huntington untuk menggambarkan berbagai kejadian di berbagai belahan dunia untuk menumbangkan rezim yang otoriter dengan semangat demokrasi. Dalam catatan Huntington, sebagaimana ditulisnya dalam Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991), pernah terjadi tiga gelombang demokratisasi di dunia. Gelombang demokrasi pertama terjadi pada medio 1828 hingga 1926 yang dimulai di Eropa dan dipicu oleh perubahan dan perkembangan situasi sosial dan ekonomi di kawasan tersebut. Gelombang berikutnya terjadi pada kurun waktu 1943 1962 menyusul proses dekolonisasi pasca kemenangan sekutu pada Perang Dunia II. Demokratisasi gelombang ketiga dimulai tahun 1974 hingga tahun 1990-an dimana Revolusi Mawar di Portugal dan pecahnya Uni Soviet termasuk di dalamnya. Saat ini, gejolak di kawasan Arab Maghribi sangat berpotensi untuk menciptakan gelombang demokratisasi keempat di dunia. Gelombang demokratisasi keempat ini memungkinkan untuk menciptakan sebuah wajah geopolitik baru di kawasan tersebut, bahkan mungkin juga menular ke kawasan lain di seluruh dunia.

Sekarung gandum dan kebebasan

Ada dua faktor yang memungkinkan terjadinya gelombang demokratisasi di kawasan Maghribi, yaitu faktor ekonomi dan politik. Di dalam negara dengan sistem politik yang cenderung tertutup dan otoriter, faktor ekonomi akan sangat berperan. Mesir dan Tunisia adalah dua contoh negara yang mengekang kebebasan dan hak politik warga negaranya. Media konvensional seperti surat kabar dan televisi dikontrol ketat oleh rezim yang berkuasa. Di Mesir, melalui UU Darurat Militer pasca terbunuhnya Anwar Sadat, polisi berhak menangkap siapapun yang dicurigai sebagai ancaman bagi rezim Mubarak. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Mesir pun sering dikeluhkan oleh kompatriot mereka, AS. Pemilu dilaksanakan, akan tetapi hanya sebagai ritus politik berjubah demokrasi untuk memberikan legitimasi kepada rezim. Kondisi yang identik terjadi di Libya, Yaman dan Tunisia. Untungnya selama ini, Tunisia dan Mesir dikenal memiliki ekonomi yang cukup stabil, sehingga kue pertumbuhan ekonomi sedikit banyak dapat menahan gejolak masyarakat yang selama ini terbelenggu kebebasannya. Ketika kondisi ekonomi semakin buruk, sedangkan kebebasan masih saja disumbat, maka terjadilah letupan sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat kepada pemimpin mereka. Benarlah kiranya jika filsuf Bertrand Russell membuat kredo tentang demokrasi, bahwa sekarung gandum kadangkala lebih berharga dari sebuah kebebasan. Selama ini, nyaris tak ada saluran yang dapat dipakai oleh masyarakat Tunisia maupun Mesir untuk berkeluh-kesah. Dari media, pejabat hingga politisi telah terkooptasi oleh ambisi mengekalkan kekuasaan. Karena saluran politik yang legal macet maka terciptalah gerakan turun ke jalan yang massif, cenderung reaktif dan bisa jadi- anarkis untuk menumbangkan rezim.

Melampaui kawasan?

Postulat ekonomi dan politik sebagai faktor penyebab gelombang demokratisasi ini juga relevan untuk meneropong Tiongkok dan Indonesia. Meskipun kebebasan berpendapat dikekang, transformasi Tiongkok menjadi raksasa ekonomi dunia terbukti dapat menstabilkan gejolak dalam negeri. Tak ada gejolak berlebihan ketika peraih Nobel Perdamaian Lu Xiaobo dikriminalkan. Selama pemerintah komunis Tiongkok mampu memberikan pekerjaan kepada rakyatnya, maka selama itu pulalah gejolak dapat diredam. Sebaliknya dengan Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi biasa saja dan pengangguran masih berlimpah, akan tetapi secara umum kebebasan berekspresi dijamin di Indonesia. Setiap hari demonstrasi terjadi, media massa bebas melakukan kritik terhadap pemerintah (walau seringkali berlebihan), sistem politik pun masih dapat digunakan untuk melakukan perubahan kepemimpinan. Kondisi ekonomi AS yang buruk pasca krisis pun tak menciptakan gejolak berlebihan di dalam negeri. Rakyat AS telah menghukum rezim Bush dengan tak memilih wakil dari Republik John Mc. Cain. Pun begitu nantinya jika Barrack Obama gagal mewujudkan janji-janji kampanyenya, gelombang perubahan akan dilakukan oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Salah satu dari kebebasan demokrasi atau pemenuhan ekonomi mungkin dapat menghindari gejolak dari gelombang demokratisasi tersebut.

Jikalau gelombang demokratisasi keempat ini mampu menembus batas kawasan maka bukan tidak mungkin rezim komunis di Korut dan junta militer di Myanmar akan terkena imbasnya juga. Huntington juga menyebut bahwa di setiap gelombang demokratisasi akan diikuti dengan setback (langkah mundur). Setelah sebuah rezim ditumbangkan, bukan tidak mungkin akan digantikan oleh rezim baru yang sama buruknya. Gelombang demokratisasi acapkali maju dua langkah lalu mundur selangkah, untuk kemudian maju kembali. Proses pergantian rezim inilah yang perlu dilaksanakan dengan kesadaran demokrasi yang benar. Sehingga nantinya tidak maju dua langkah tapi mundur tiga langkah. Tentu saja tak ada yang berharap bahwa gelombang demokratisasi ini menjungkalkan Firaun hanya untuk menggantinya dengan Hittler.

*Penulis adalah pemerhati politik internasional. Master di bidang Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro

0000204168


TAGS


-

Author

Follow Me